Lapas Kelas 1 Semarang terima Kunjungan Tim Monev BPKP SPIP

SEMARANG - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang menerima kedatangan tim monitoring dan evaluasi (monev) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Jum’at (07/06/2024).

Dalam kunjungan kali ini, Tim Monev SPIP datang beserta perwakilan perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng. Namun sebelum melakukan pendampingan penyusunan dokumen SPIP, Tim Monev SPIP beserta BPKP berkesempatan mengunjungi beberapa bagian dari berbagai bidang dengan didampingi Kepala Lapas (Kalapas) Kelas I Semarang dan para pejabat struktural.

Baca juga: Jadi Pembina Apel, Kabapas Nusakambangan Optimis Bapas Nusakambangan Menuju Zero Litmas

Tim mengunjungi bengkel unit kerja batik, sablon, bakery, donat, lalu mengunjungi Klinik Paripurna Lapas Kelas I Semarang dan melihat proses pembangunan Masjid At-Taubah.

Baca juga: Bentuk Penghormatan pada Para Pahlawan, Lapas Karanganyar Gelar Upacara Peringatan Hari Pahlawan

Dari rangkaian kegiatan tersebut, tibalah saatnya melakukan monev yang bertempat di Ruang Rapat. Kalapas Kelas I Semarang, Usman Madjid menyambut hangat dengan menuturkan bahwa monev sendiri merupakan bentuk pembinaan dan pengendalian kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT), terutama pada pelaksanaan SPIP.

“Kami merasa terbantu dengan pendampingan pengisian kertas kerja Penilaian Mandiri SPIP, jikalau ada saran kami selalu terbuka untuk melengkapi data dukung dan dokumen sesuai ketentuan, ” ungkap Usman Madjid.

Baca juga: Jalin Silaturahmi, Lapas Terbuka Nusakambangan Gelar "Coffee Morning" dengan Atrium Premiere Hotel Cilacap

Lebih lanjut, Kalapas Semarang, Dengan monev ini kami dapat langsung berkonsultasi dan melakukan langkah-langkah terbaik demi mencapai tujuan organisasi.

Hal ini juga selaras disampaikan Maruf Hidayat selaku perwakilan dari BPKP saat melakukan pendampingan.

Baca juga: Petugas Lapas Permisan Ikuti Sosialisasi Pembentukan Agen Informasi dan Publikasi Pemasyarakatan serta Kehumasan di wilayah Nusakambangan

“Membangun SPIP dengan harapan bukan hanya kertas kerjanya yang bagus tapi juga harus terasa manfaatnya dengan konkrit, ” jelas Maruf Hidayat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Resiko bahwa Pelaksanaan SPIP di unit kerja merupakan keharusan. Pelaksanaan SPIP diawali dengan lingkungan pengendalian. Setelah lingkungan pengendalian diterapkan, tahap selanjutnya adalah identifikasi risiko.

Baca juga: Tertarik Batik Lapas Permisan, Kepala Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Balitbang Kemenkumham Pesan Batik Corona